Korea Selatan secara proaktif tengah berupaya mengamankan pasokan minyak mentah dari Kazakstan. Langkah strategis ini ditempuh sebagai solusi diversifikasi pasokan dan alternatif sumber di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh konflik di Timur Tengah.
Upaya tersebut menunjukkan kemajuan signifikan. Menteri Industri Korea Selatan, Kim Jung-kwan, mengungkapkan kepada Reuters pada Minggu (12/4) bahwa rincian spesifik mengenai volume pasokan minyak yang berhasil diamankan akan diumumkan pada awal minggu berikutnya.
Kepastian pasokan tersebut diperoleh menyusul kunjungan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan, Kang Hoon-sik, dan Menteri Industri Kim Jung-kwan ke Kazakstan pada awal bulan ini. Selain minyak mentah, Negeri Gingseng juga sukses mengamankan tambahan pasokan nafta dari negara di Asia Tengah tersebut, memperkuat cadangan energinya.
Kim Jung-kwan menambahkan bahwa misi kunjungan ini secara fundamental bertujuan untuk diversifikasi pasokan minyak dalam perspektif jangka panjang. Ia juga menjelaskan, “Kazakstan mungkin terdengar sangat jauh, namun waktu pengirimannya sebenarnya setara dengan pengiriman dari Amerika Serikat, yaitu sekitar 50 hingga 60 hari.” Ini menunjukkan pertimbangan logistik yang matang di balik keputusan tersebut.
Sebagai negara industri, Korea Selatan dikenal memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor minyak. Hampir seluruh kebutuhan energinya dipenuhi melalui jalur impor, dengan porsi dominan, sekitar 70%, berasal dari kawasan Timur Tengah yang kini dilanda ketegangan.
Gema konflik di Timur Tengah telah merambah hampir ke seluruh penjuru dunia, menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Tak hanya Korea Selatan yang berupaya mencari alternatif, Vietnam juga turut merasakan imbasnya, yang memaksanya untuk memperpanjang penangguhan pajak bahan bakar hingga akhir Juni mendatang.
Parlemen Vietnam menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan langkah vital pemerintah untuk menstabilkan pasar domestik, mengingat gangguan pasokan minyak yang masih terasa akibat konflik regional. “Majelis Nasional telah mengesahkan resolusi terkait penangguhan pajak perlindungan lingkungan dan pajak konsumsi khusus atas bahan bakar,” demikian pernyataan resmi dari kantor parlemen.
Kebijakan penangguhan pajak bahan bakar ini sebenarnya adalah perpanjangan dari keputusan yang telah mulai berlaku sejak akhir Maret. Kementerian Keuangan Vietnam sebelumnya menyatakan bahwa langkah ini akan berdampak pada penurunan penerimaan negara hingga 7,2 triliun dong, atau setara dengan 273,40 juta dolar AS, setiap bulannya.
Kenaikan harga bahan bakar di Vietnam telah terasa signifikan sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Data dari pedagang bahan bakar Petrolimex menunjukkan lonjakan drastis, dengan harga bensin naik 17% dan harga diesel melambung hingga 70%.
Lebih lanjut, harga BBM konsumen di Vietnam pada Maret lalu juga tercatat mengalami kenaikan 4,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Reuters melaporkan bahwa fenomena ini dipicu oleh peningkatan biaya transportasi yang signifikan, memberikan tekanan besar pada target pemerintah untuk menjaga laju inflasi tetap di kisaran 4,5% sepanjang tahun ini.
