BANYU POS – , JAKARTA — Dunia kini menghadapi era baru dalam arsitektur keuangan global, di mana batas antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial semakin menipis. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan potensi risiko guncangan sistem keuangan dan menuntut peningkatan yang substansial pada koordinasi lintaslembaga, sekaligus menegaskan pentingnya otonomi bagi para regulator.
Pandangan strategis ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, dalam pidato pembukaan International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 di Bali, Kamis (8/5/2026). Ia menyoroti bagaimana lanskap keuangan global kini berada di titik transisi krusial.
Menurut Thomas, laju digitalisasi sektor keuangan yang pesat, ditambah dengan semakin eratnya keterhubungan antarnegara, telah mempercepat transmisi risiko global. Imbasnya, setiap kebijakan yang diambil kini memiliki dampak yang saling terkait dan bersifat multidimensi, melewati batas-batas tradisional yang ada.
Melihat kompleksitas ini, lanjutnya, dibutuhkan sebuah kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi, didukung oleh mandat hukum yang jelas bagi setiap otoritas terkait. Dalam konteks yang dinamis ini, independensi kelembagaan menjadi krusial, tidak hanya bagi bank sentral, tetapi juga bagi regulator dan otoritas pengawas sektor keuangan lainnya.
“Sangat dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga yang erat, serta mandat hukum yang jelas di antara masing-masing lembaga,” tegas Thomas, sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi Bank Indonesia, menekankan urgensi sinergi dan otonomi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Konferensi ICFP-JCLI tahun ini sendiri mengangkat tema relevan: “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture.” Forum ini menjadi ajang penting bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai penjuru dunia untuk berdiskusi mendalam mengenai isu hukum, kelembagaan, ekonomi, dan kebanksentralan yang krusial.
Tingginya perhatian terhadap isu tata kelola bank sentral dan stabilitas sistem keuangan terlihat dari besarnya animo peserta dalam sesi call for papers konferensi. Tahun ini, Bank Indonesia berhasil menerima sebanyak 291 makalah dari para penulis yang berasal dari 34 negara berbeda, menunjukkan cakupan dan relevansi topik yang dibahas di tingkat global.
Dalam sesi diskusi yang digelar, para otoritas dan akademisi sepakat bahwa percepatan transformasi digital di sektor keuangan memang membuka pintu bagi inovasi yang lebih luas dan efisien. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan kebutuhan mendesak akan penguatan tata kelola, kesiapan menghadapi potensi krisis, serta sistem pengawasan yang lebih adaptif. Langkah-langkah ini esensial untuk terus menjaga fundamental dan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika global yang tak menentu.
