BANYU POS – JAKARTA – Dalam langkah strategis yang signifikan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional. Peluncuran akbar ini berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari Rabu, 13 Mei 2026. Program GPIPS ini dirancang sebagai penguatan fundamental dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini telah berjalan, dengan tujuan utama untuk menjamin stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Peluncuran GPIPS menjadi sangat relevan di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks dan beragam. Mulai dari ancaman risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi, hingga persoalan krusial dalam distribusi dan produktivitas pangan, semua menjadi fokus perhatian. Melalui inisiatif GPIPS ini, upaya pengendalian inflasi pangan diarahkan agar selaras secara holistik dengan agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, serta menjamin stabilitas energi dan finansial nasional.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan bahwa implementasi GPIPS 2026 akan diperkuat melalui sebuah strategi komprehensif yang dikenal sebagai strategi 4K. Strategi ini mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga bagi masyarakat, ketersediaan pasokan pangan yang memadai, kelancaran distribusi dari produsen ke konsumen, dan komunikasi efektif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, Aida S. Budiman dalam keterangan tertulisnya menekankan, “Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.” Pernyataan ini menegaskan komitmen untuk mengatasi akar masalah inflasi pangan dari hulu hingga hilir.
Sebagai wujud implementasi yang terencana, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai sejak Februari lalu di wilayah Sumatra, dan dilanjutkan dengan peluncuran nasional di wilayah Jawa. Rencananya, program serupa akan digulirkan secara bertahap di berbagai wilayah lain, termasuk Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi-Maluku-Papua. Adaptasi program akan dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan karakteristik inflasi yang unik di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dan suksesnya penyelenggaraan GPIPS untuk wilayah Jawa. Program ini secara cerdas telah dirangkaikan dengan berbagai inisiatif penguatan produktivitas pangan dan peningkatan efisiensi distribusi. Di antara program-program inovatif tersebut adalah pengembangan kerja sama antardaerah, baik intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta penguatan pembiayaan sektor pertanian, khususnya pada fase pascapanen untuk memaksimalkan nilai tambah petani.
Agenda peluncuran GPIPS ini tidak hanya berhenti pada peresmian program. Acara tersebut juga dirangkai dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Forum strategis ini menjadi platform penting untuk membahas secara mendalam langkah-langkah konkret guna mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam upaya pengendalian inflasi dan pencapaian ketahanan pangan di daerah.
Dalam kerangka waktu jangka pendek, kesepakatan yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut diarahkan pada penguatan produksi dan menjaga stabilitas pasokan pangan strategis. Upaya ini akan diwujudkan melalui dukungan signifikan terhadap sarana dan prasarana pertanian, program regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, serta optimalisasi distribusi pangan agar lebih efisien dan merata.
Sementara itu, untuk perspektif jangka menengah dan panjang, pemerintah dan Bank Indonesia akan memfokuskan upaya pada penguatan fundamental ketahanan pangan. Prioritas utama meliputi perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dan pompanisasi, mendorong inovasi dan korporatisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta memperkuat neraca pangan nasional demi kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Berkat konsistensi berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan secara sinergis oleh Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID, stabilitas harga di pasar berhasil terjaga. Sebagai bukti keberhasilan, tercatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada April 2026 sebesar 2,42% secara year on year. Lebih menggembirakan lagi, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37% secara year on year, menunjukkan capaian yang masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, yakni 3,0% – 5,0%.
Menatap ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen tak tergoyahkan untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan menjamin ketahanan pangan. Langkah-langkah strategis akan terus diambil, termasuk penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, serta peningkatan efisiensi logistik pangan. Semua upaya ini dilakukan dengan satu tujuan mulia: menjaga stabilitas harga demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.
