Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menaruh harapan terhadap Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara. Shinta berharap Suahasil dapat menyuarakan isu pengelolaan fiskal maupun hambatan terkait investasi.
Shinta mengatakan pergantian Menteri Keuangan menyatakan hal yang perlu dijaga adalah kelancaran proses transisi dan kesinambungan arah kebijakan fiskal.
“Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia,” kata Shinta kepada Katadata.co.id, Selasa (15/9).
Ia menilai pengalaman Suahasil Nazara dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional dapat memberikan kontinuitas selama masa transisi. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan pernah berada di Badan Kebijakan Fiskal.
Pemahaman institusional tersebut dinilai penting di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi ketidakpastian. Ia berharap transisi kepemimpinan tidak diikuti perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak.
“Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun sebelumnya di Badan Kebijakan Fiskal, memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang penting,” ujarnya.
Di sisi lain, dunia usaha berharap Kemenkeu tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan APBN dinilai perlu tetap prudent dan berkelanjutan, namun juga efektif dalam menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil.
Shinta juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan atau predictability bagi pelaku usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, hingga berbagai kebijakan fiskal yang berdampak terhadap biaya dan keputusan bisnis.
“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi,” kata Shinta.
Menurutnya, tantangan Menteri Keuangan ke depan cukup besar karena pemerintah perlu membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global.
Untuk itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
Dunia usaha juga disebutnya berharap kebijakan penerimaan negara tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut perlu tetap mempertimbangkan daya saing serta kemampuan sektor produktif untuk tumbuh.
“Pada akhirnya, bagi dunia usaha yang menjadi ukuran bukan semata-mata pergantian figur, tetapi konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi,” ujar Shinta.
Ia menambahkan, kepercayaan dunia usaha dan investor akan sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan fiskal, kepastian kebijakan, serta efektivitas APBN dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.
