BANYU POS JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.
Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.
Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.
: Bahas BBM, LPG dan Pangan, Prabowo Panggil Bahlil hingga Amran ke Hambalang
Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.
“Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar,” terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.
Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.
Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.
Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan.
“Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN,” ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.
: Purbaya Hati-hati Rombak APBN saat Harga Minyak Melejit dan Rupiah Ambruk
Pada pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu sore ini, Selasa (10/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan perlunya peningkatan penerimaan negara di tengah kebutuhan belanja yang tinggi.
Purbaya mengakui bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini sempit, ditambah lagi dengan adanya gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang bisa memengaruhi APBN.
“Jadi kalau income enggak naik, pengeluaran semakin gede, ruang fiskal kita semakin sempit,” tuturnya di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta.
Namun demikian, Bendahara Negara itu mengaku belum ada keputusan bulat pemerintah dalam merespons gejolak perang itu. Dia mengatakan pihaknya masih memelajari berbagai potensi dampak terhadap anggaran belanja pemerintah.
“Mungkin dalam beberapa minggu kalau emang memburuk terus akan diambil keputusan tertentu. Tetapi sekarang belum, masih jauh. Masih baru, anggaran kami belum terpengaruh terlalu banyak. Jadi tidak akan ganggu ke subsidi minyak maupun yang lain-lain,” ujarnya setelah acara.
