BANYU POS – , JAKARTA — Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan, atau yang kini dikenal sebagai BI-Rate, sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Mei 2026. Ini merupakan langkah pengetatan moneter pertama yang diambil bank sentral dalam dua tahun terakhir.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan signifikan ini diambil sebagai respons terhadap gejolak ketidakpastian global yang semakin intens. Ia menyoroti eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia, serta tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS) yang turut mengerek imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury).
Situasi global ini berdampak langsung pada penguatan dominasi dolar AS. Akibatnya, terjadi arus modal keluar asing yang masif dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang pada gilirannya menekan dan melemahkan nilai tukar rupiah.
Dari sisi domestik, Perry menambahkan bahwa kuartal kedua (April-Juni) secara historis merupakan periode puncak dengan permintaan valuta asing (valas) tertinggi. Kebutuhan ini mencakup berbagai keperluan, mulai dari ibadah haji dan umrah, pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, hingga pembagian dividen perusahaan.
Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps bulan ini juga ditujukan untuk memitigasi ancaman imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Pelemahan kurs rupiah, ditambah dengan tren kenaikan harga minyak dan komoditas global, berisiko besar memicu lonjakan harga barang impor di pasar domestik, baik itu bahan baku esensial maupun harga energi non-subsidi.
Kendati demikian, Perry mengakui adanya kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan moneter ini dapat berdampak negatif terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang, sebagaimana digambarkan dalam teori kurva Phillips. Namun, ia optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Bank Indonesia, berada di rentang 4,9% hingga 5,7%, tetap akan tercapai.
“Jangan diartikan bahwa kalau moneternya pro-stabilitas, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Enggak, Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).
Oleh karena itu, untuk memitigasi dampak negatif dari kenaikan suku bunga terhadap sektor riil, BI berkomitmen untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan. Perry mengungkapkan, BI akan memberikan insentif likuiditas yang signifikan bagi bank-bank yang aktif menyalurkan kredit dan berhasil menekan suku bunga pinjaman mereka.
Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, otoritas moneter akan merelaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mulai 1 Juli 2026. BI akan memperluas cakupan perhitungan RIM yang dipatok pada batas 84% hingga 94%. Komponen kewajiban (funding) kini tidak hanya dihitung dari Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan) tetapi juga mencakup penerbitan surat berharga konvensional dan syariah. Demikian pula dari sisi penyaluran dana yang kini meliputi kredit dan pembelian surat berharga oleh bank. Bank yang memenuhi target ini akan diganjar tambahan insentif likuiditas sebesar 0,5% dari DPK.
Perry juga menjelaskan bahwa bank sentral telah meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi). Program ini akan berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dunia usaha, hingga akademisi. Melalui Pinisi, otoritas akan menganalisis secara mendalam tantangan supply dan demand kredit secara sektoral guna mencari solusi konkret atas hambatan intermediasi di lapangan.
Stabilitas vs Pertumbuhan
Kalangan ekonom merespons positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, meskipun dengan catatan adanya potensi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sebagai konsekuensi dari langkah tersebut.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa langkah BI ini sudah sangat tepat dan presisi dalam mengembalikan jangkar stabilitas rupiah. “Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga,” menurut Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, pasar kini memiliki jangkar baru yang kuat. Rupiah diproyeksikan akan menguat secara bertahap ke level Rp17.300 per dolar AS sebelum mencari titik keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS. Kendati demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum usai. BI dinilai perlu mulai menurunkan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap agar instrumen ini tidak terus-menerus menyedot likuiditas pasar obligasi negara yang pada akhirnya dapat menekan transmisi kebijakan.
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI), Josua Pardede, menggarisbawahi bahwa kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps ini adalah sinyal tegas bahwa tekanan pasar tidak lagi mempan dijawab hanya dengan instrumen intervensi valas. Apalagi, rupiah sempat terperosok menyentuh rekor terlemahnya di level Rp17.760 per dolar AS, seiring dengan melonjaknya imbal hasil SBN 10 tahun dan meroketnya harga minyak dunia Brent di atas level USD100 per barel.
Meskipun efektif menahan ruang spekulasi terhadap depresiasi lebih lanjut, Josua mengingatkan bahwa ada ongkos riil yang harus dibayar dari sisi sektor riil. “Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat menahan, terutama melalui kredit, konsumsi, investasi, properti, otomotif, dan UMKM. Namun, biaya tersebut lebih kecil dibandingkan risiko jika rupiah dibiarkan melemah tidak terkendali. Stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan, bukan lawan dari pertumbuhan,” ungkap Josua kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).
Ia pun merekomendasikan agar langkah pengetatan moneter ini dibarengi dengan disiplin fiskal dari pemerintah, percepatan belanja produktif, serta langkah mitigasi atas risiko lonjakan subsidi energi. Dengan demikian, Josua menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu dijaga di atas level 5%.
Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), David Sumual, menilai kebijakan BI yang ahead of the curve (mendahului kurva) dan antisipatif ini sangat krusial di tengah ekspektasi inflasi yang kian mendaki. Menurutnya, respons sigap ini jelas memberikan sentimen positif bagi mata uang rupiah ke depan. Namun, David juga menekankan bahwa pekerjaan rumah terkait masalah struktural ekonomi domestik harus segera dibereskan agar daya tahan fundamental ekonomi semakin solid.
