BANYU POS, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengenai data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah secara khusus membuka data simpanan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Polemik ini bermula dari data Bank Indonesia (BI) yang diolah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menunjukkan bahwa total simpanan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di perbankan mencapai Rp233 triliun hingga September 2025. Data tersebut mengungkap bahwa simpanan terbesar berasal dari pemerintah kabupaten, yakni Rp134 triliun, disusul provinsi sebesar Rp60,2 triliun, dan kota sebesar Rp39,5 triliun.
Data ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, yang digelar pada Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Purbaya Soal Peluang Gaji PNS 2026 Naik: Kemungkinan Selalu Ada
Menariknya, dari data tersebut terungkap bahwa simpanan Pemprov Jabar adalah yang terbesar keempat, mencapai Rp4,17 triliun. Angka ini masih di bawah Jakarta, yang mencatatkan simpanan tertinggi di antara seluruh provinsi dengan angka Rp14,6 triliun.
Purbaya, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyatakan bahwa data yang dimilikinya identik dengan data yang dipegang Tito Karnavian. Hal ini dikarenakan data tersebut bersumber dari sistem BI yang menghimpun laporan dari seluruh perbankan. Oleh karena itu, Purbaya menyarankan agar Dedi Mulyadi langsung mengkonfirmasi data tersebut kepada bank sentral.
Baca Juga: Jawaban Purbaya Soal Update Evaluasi Aturan Wajib Parkir DHE SDA
“Tanya saja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Seharusnya dia cari tahu, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Data itu berasal dari laporan perbankan, yang memuat informasi simpanan pemda sekian, sekian,” jelas Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut juga menyoroti respons Dedi Mulyadi yang mempersoalkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara spesifik mengungkap data simpanan Pemprov Jabar.
Baca Juga: Empat Arahan Purbaya Soal Dana Pemda Rp233 Triliun Parkir di Perbankan
“Saya tidak pernah mendeskripsikan data Jabar secara khusus. Jika dia bisa mendapatkan data sendiri, saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia berdebat dengan dirinya sendiri, saya tidak tahu. Saya tidak pernah menyebutkan angka spesifik untuk Jabar, saya hanya menyampaikan data simpanan pemda di perbankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa ia juga mempertanyakan data simpanan milik pemerintah pusat di perbankan. Saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Purbaya sempat memaparkan data simpanan pemerintah pusat maupun pemda, lengkap dengan kategori simpanannya, baik di giro, tabungan, maupun deposito berjangka. Namun, ia hanya memberikan gambaran secara umum.
Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat ini menyarankan Dedi Mulyadi untuk memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI. “Saya bukan pegawai Pemda Jabar, jika dia ingin memeriksa, silakan periksa sendiri. Data tersebut berasal dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu. Ada identifikasi uangnya milik siapa, jenisnya apa, apakah deposito, giro, atau lainnya. Jadi, jangan Pak Dedi menyuruh saya bekerja,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi Keberatan
Sebelumnya, seperti yang diberitakan Bisnis, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah bahwa pemerintahannya memiliki simpanan dalam bentuk deposito di BJB. Ia menyebutkan bahwa posisi simpanan Pemprov Jabar di BPD tersebut sebesar Rp2,4 triliun.
Menurutnya, dana yang tersimpan sebesar Rp2,4 triliun di rekening BJB merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun, bukan sengaja disimpan untuk mendapatkan bunga.
“Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat saat ini menunjukkan bahwa uang yang tersedia dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun]. Uang tersebut tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” jelasnya, Selasa (21/10/2025).
Politisi Partai Gerindra itu bahkan menantang Purbaya untuk membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. “Saya sudah cek, [Pemprov] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” tantangnya.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait data simpanan dana pemda di perbankan yang mencapai Rp233 triliun. Purbaya menyatakan bahwa data tersebut berasal dari Bank Indonesia (BI) yang diolah oleh Kemendagri dan ia tidak pernah secara spesifik membuka data simpanan untuk Pemprov Jabar. Ia menyarankan Dedi Mulyadi untuk mengkonfirmasi data tersebut langsung ke BI.
Purbaya menekankan bahwa ia hanya menyampaikan data simpanan pemda secara umum dan tidak pernah menyebutkan angka spesifik untuk Jabar. Ia juga menyoroti respons Dedi Mulyadi yang mempersoalkan data simpanan Pemprov Jabar di BJB dan menyarankan agar Dedi Mulyadi memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI. Sebelumnya, Dedi Mulyadi membantah bahwa pemerintahannya memiliki simpanan dalam bentuk deposito di BJB dan menantang Purbaya untuk membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.
