BANYU POS – , JAKARTA— S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) mengumumkan akan tetap melanjutkan proses rebalancing kuartalan Maret untuk pasar modal Indonesia, sebuah langkah yang menonjol di tengah keputusan para penyedia indeks global lainnya yang justru memilih untuk membekukan tinjauan mereka. S&P DJI menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dengan cermat perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia.
Sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg, S&P DJI menyatakan komitmennya untuk memantau perkembangan terkini, termasuk implementasi pedoman baru yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Mereka menambahkan bahwa rebalancing indeks pada Maret 2026 akan dieksekusi sesuai dengan prosedur standar dan metodologi yang telah ditetapkan.
Sikap S&P DJI ini secara tegas membedakannya dari pesaing utama seperti MSCI Inc. dan FTSE Russell. Kedua penyedia indeks tersebut telah meningkatkan pengawasan tajam terhadap pasar Indonesia, didorong oleh kekhawatiran mendalam mengenai metodologi free float, transparansi data kepemilikan saham, serta tingkat likuiditas perdagangan saham di BEI yang dinilai belum optimal.
Kondisi ini secara signifikan menempatkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia di bawah tekanan berat untuk segera memulihkan kredibilitas pasar. Tekanan semakin meningkat setelah MSCI memberikan peringatan keras bahwa Indonesia berisiko tinggi untuk mengalami reklasifikasi status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market), sebuah potensi yang dapat berdampak serius pada aliran investasi.
Selain itu, kekhawatiran investor semakin bertambah dengan potensi penurunan peringkat setelah Moody’s merevisi outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat utang Baa2 tetap dipertahankan. Hal ini menambah beban sentimen negatif di pasar.
Menanggapi situasi ini, Nirgunan Tiruchelvam, seorang analis dari Aletheia Capital, melihat langkah S&P DJI sebagai sinyal positif. Ia berpendapat bahwa otoritas Indonesia mungkin sedang menunjukkan kemajuan dalam merespons tuntutan para penyedia indeks. “Harapannya adalah mereka akan terus mengatasi kekhawatiran mendalam seputar struktur kepemilikan yang kurang transparan dan isu free float dengan respons yang cepat,” ujarnya, sebagaimana dikutip Bloomberg pada Senin (16/2/2026).
Secara terpisah, FTSE Russell pekan lalu mengumumkan penundaan tinjauan indeks mereka untuk bulan Maret bagi Indonesia. Alasan utamanya adalah risiko potensi pergantian saham yang merugikan serta ketidakpastian yang masih melingkupi isu free float. Mereka berencana untuk menilai kembali situasi pasar Indonesia pada Juni mendatang.
Keputusan FTSE Russell ini mengikuti peringatan sebelumnya dari MSCI mengenai kekhawatiran terkait investability dan aksesibilitas pasar. Kekhawatiran ini, yang akan dievaluasi lebih lanjut pada Mei, sebelumnya sempat memicu aksi jual saham terbesar di pasar Asia Tenggara dalam kurun waktu sekitar tiga dekade terakhir, menyoroti sensitivitas pasar terhadap sentimen indeks global.
Menanggapi gejolak pasar yang terjadi bulan lalu, regulator Indonesia telah dengan sigap menjanjikan serangkaian reformasi komprehensif guna memperkuat transparansi dan meningkatkan likuiditas pasar. Langkah-langkah strategis ini mencakup penggandaan persyaratan free float minimum menjadi 15% serta pengetatan standar pengungkapan informasi mengenai universal beneficial owner (UBO), dengan harapan dapat mengembalikan kepercayaan investor global.
