Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk berkembang dari pasar digital menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital di Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia bahkan memiliki peluang nyata untuk menjadi pusat atau hub AI atau akal imitasi regional.
Ia mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi tuan rumah bagi infrastruktur AI. Pertumbuhan ekonomi digital harus diterjemahkan menjadi lapangan kerja bernilai tinggi, penguatan kemampuan domestik, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, peluang ini harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan domestik.
“Indonesia siap beralih dari pasar digital besar menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital utama di Asia Tenggara. Kami siap bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin membangun di sini untuk pasar Indonesia, untuk ASEAN, dan untuk kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas,” ujar Nezar dalam 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta Selatan, Selasa (6/10).
Nezar mengatakan, skala peluang pengembangan infrastruktur AI di Indonesia terlihat dari kapasitas pusat data yang telah mencapai sekitar 580 megawatt (MW). Selain itu, terdapat tambahan 1,3 gigawatt (GW) dalam pipeline investasi.
Pipeline itu mewakili potensi investasi senilai US$ 15 miliar hingga US$ 20 miliar. Namun, Nezar menilai Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah memiliki kapasitas pusat data sekitar 3 GW.
Menurut Nezar, pengembangan AI tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur fisik. AI membutuhkan listrik, serat optik, lahan, sistem pendingin, cip, mineral, rekayasa teknis, serta institusi yang menghubungkan berbagai elemen tersebut.
Oleh karena itu, menurut dia, AI yang bertanggung jawab, bukan hanya menjadi agenda digital, tetapi juga berkaitan dengan energi, industri, infrastruktur, dan tata kelola.
Sementara itu, pengguna internet Indonesia pada awal 2026 mencapai 235 juta atau 81,72% dari populasi. Infrastruktur serat optik juga telah mencapai 460.000 kilometer dan menjangkau lebih dari 5.000 kecamatan.
Pemerintah juga memperkuat konektivitas melalui Palapa Ring dan SATRIA-1. SATRIA-1 memiliki kapasitas 150 Gbps untuk sekitar 37.000 titik layanan publik dan dirancang membantu menghubungkan hingga 45 juta masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses memadai.
Pemerintah menargetkan kecepatan broadband seluler mencapai 100 Mbps pada 2029, termasuk melalui optimalisasi spektrum pita menengah untuk 5G.
RI Incar Investasi Pusat Data hingga AI
Nezar mengatakan pemerintah membuka peluang investasi pada pusat data, komputasi awan, kabel bawah laut, infrastruktur komputasi, dan energi terbarukan. Potensi ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp4.000 triliun pada 2029.
“Investor tidak hanya mencari pengguna, tetapi juga infrastruktur, kapasitas cloud, aliran data yang aman, talenta berkualitas tinggi, dan kebijakan yang dapat diprediksi,” ujar Nezar.
Di sektor AI, pemerintah tengah menyusun peta jalan AI nasional 2026-2029 yang melibatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga. Lima prioritasnya mencakup kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, kota pintar, dan ketahanan pangan.
Pemerintah juga membuka kolaborasi dengan perusahaan Amerika Serikat untuk riset AI, penerapan AI yang bertanggung jawab, solusi bahasa dan konteks lokal, infrastruktur AI, keamanan siber, serta pengembangan talenta.
Investasi konkret telah masuk. Microsoft mengumumkan investasi US$ 1,7 miliar untuk cloud dan AI di Indonesia, dengan potensi dampak ekonomi US$ 2,5 miliar dan sekitar 60.000 lapangan kerja hingga 2028. Sementara AWS telah menginvestasikan US$ 5 miliar sejak 2021 dengan komitmen investasi hingga 2036.
Tak Ingin Jadi Pasar Peralatan Impor
Nezar mengatakan keberhasilan pengembangan pusat data dan AI tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas dalam megawatt atau jumlah modal asing yang masuk.
Pemerintah perlu melihat kemampuan apa yang tertinggal di Indonesia setelah fasilitas tersebut dibangun. Karena itu, Indonesia perlu bergerak ke arah hulu dalam kapabilitas digital dan tidak hanya menjadi pasar bagi peralatan impor.
Nezar menyinggung kerja sama dengan Arm serta ambisi menghubungkan sekitar 15.000 insinyur Indonesia dengan ekosistem semikonduktor global sebagai bagian dari arah tersebut.
“Setiap proyek besar harus menjadi peluang untuk melatih sumber daya manusia, mengembangkan pemasok, melakukan transfer teknologi, serta menciptakan layanan yang mampu bersaing hingga ke luar negeri,” ujar Nezar.
Menurut dia, rantai pasok semikonduktor dan perangkat keras juga rentan terhadap ketegangan politik. Indonesia perlu mendiversifikasi pemasok, memperkuat standar, dan mengembangkan sistem inventaris yang transparan untuk komponen-komponen kritis.
Nezar juga menghubungkan pengembangan AI dengan industri mineral. Menurut dia, nikel dan tembaga merupakan bagian dari sistem yang mendukung baterai, peralatan listrik, transmisi, dan pusat data.
Indonesia, kata Nezar, menguasai 62% produksi nikel tambang global. Posisi ini menciptakan peluang sekaligus tanggung jawab bagi Indonesia untuk memastikan hilirisasi tidak sekadar berarti pemrosesan material di dekat tambang.
Hilirisasi, menurut dia, harus mencakup peningkatan kinerja lingkungan, ketertelusuran, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, penggunaan energi rendah karbon, serta pengelolaan limbah, air, dan dampak terhadap masyarakat.
Nezar menilai kebijakan mineral kritis dan kebijakan infrastruktur digital perlu terintegrasi. Baterai dan sistem kelistrikan yang digunakan pusat data juga perlu menjadi bagian dari sistem material yang sirkular dan akuntabel.
Tantangan Energi dan Keberlanjutan
Di sisi lain, ekspansi pusat data menghadirkan tantangan terhadap kebutuhan energi. Nezar mengutip perkiraan International Energy Agency (IEA) bahwa pusat data mengonsumsi sekitar 415 terawatt-jam listrik pada 2024 atau sekitar 1,5% konsumsi energi global.
Menurut Nezar, pusat data dapat bersaing dengan sektor manufaktur, rumah tangga, dan pengguna lain dalam memperebutkan kapasitas energi. Karena itu, pembangunan pusat data berskala besar harus dikoordinasikan dengan perencanaan sistem kelistrikan, ketersediaan energi terbarukan, air, keamanan, tata guna lahan, dan perlindungan lingkungan.
Nezar juga mendorong penggunaan teknologi seperti liquid cooling yang dinilai dapat mengurangi penggunaan energi dan emisi. Namun, penerapannya membutuhkan kerangka pendanaan dan kebijakan yang memperhitungkan manfaat jangka panjang, bukan hanya biaya awal.
Dia menekankan kebutuhan energi bersih yang andal, terjangkau, dan kredibel untuk mendukung pusat data maupun perekonomian secara luas.
“Solusinya bukanlah mengalokasikan kapasitas jaringan listrik khusus untuk pusat data dengan mengorbankan kebutuhan rumah tangga atau industri. Solusinya adalah dengan memperluas kapasitas, meningkatkan pasokan, dan memperbaiki koordinasi,” kata Nezar.
Pada akhirnya, Nezar mengatakan Indonesia tidak perlu memilih antara pertumbuhan digital dan keberlanjutan. Namun, aspek keberlanjutan tidak seharusnya baru dipertimbangkan setelah infrastruktur dibangun.
“Indonesia tidak hanya akan berpartisipasi dalam era AI. Kita akan turut membentuk model AI yang andal, inklusif, dan berkelanjutan, serta mengubah infrastruktur menjadi kapabilitas nasional yang langgeng,” ujar Nezar.
