Politics Sensus IKN: BPS Siapkan Pendataan Penduduk Khusus di Ibu Kota Baru Hikma Lia 27 August 2025 Pendataan ini menjadi kali pertama BPS melakukan sensus penduduk khusus untuk wilayah IKN, yang terdiri dari sebagian wilayah tiga kabupaten/kota.
Politics Intel Diincar AS: Akuisisi Saham Picu Perhatian Sektor Pertahanan? Hikma Lia 27 August 2025 Pemerintah AS pertimbangkan akuisisi saham di sektor pertahanan setelah sukses ambil 10% saham Intel, fokus pada perusahaan seperti Lockheed Martin.
Politics Revisi Pajak Pejabat? Peneliti Celios Angkat Bicara! Hikma Lia 26 August 2025 Peneliti Celios meminta pejabat negara membayar pajak penghasilan dengan potongan gaji mereka
Politics Prabowo Sikat Koruptor Kabinet? Menteri Perumahan Beri Sinyal Keras! Hikma Lia 25 August 2025 Menteri Perumahan Maruarar Sirait sebut pemerintahan Prabowo tak segan menindak praktik korupsi, bahkan di lingkaran kabinet sendiri.
Politics Trump Beli Saham Intel? Pemerintah AS Kuasai 10%! Hikma Lia 23 August 2025 Trump umumkan AS akuisisi 10% saham Intel senilai US$8,87 miliar. Kesepakatan ini bertujuan menghidupkan kembali Intel dan memperkuat manufaktur AS.
Politics RAPBN 2026: DPR & Pemerintah Sepakat Asumsi Ekonomi Makro! Hikma Lia 23 August 2025 Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat menetapkan asumsi makro RAPBN 2026.
Politics Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Kemenkeu yang Tentukan Sejak 2024? Hikma Lia 23 August 2025 Pemerintah memutuskan fasilitas rumah dinas di Kalibata, Jakarta dialihkan menjadi tunjangan bulanan sebesar Rp50 juta.
Politics Rumah Dinas DPR Dilelang? Mensesneg Arahkan ke Kemenkeu Hikma Lia 21 August 2025 Mensesneg Respons Soal Nasib Rumah Dinas DPR: Tanya Kemenkeu #newsupdate #update #news #text
Politics Dana Transfer Daerah Menyusut: DPR Ungkap Fakta dan Dampaknya Hikma Lia 20 August 2025 KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah merespons ihwal menyusutnya dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Politics Sidang PSN di MK: Korban Bersaksi, Pemerintah Minta Penundaan! Hikma Lia 20 August 2025 Perwakilan pemerintah dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Hukum minta sidang ditunda karena belum menyusun jawaban.
