BANYU POS, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah secara signifikan menyerap dana penempatan pemerintah sebesar Rp200 triliun. Bank Mandiri (BMRI) mencatatkan realisasi tertinggi, mencapai 74% dari alokasi yang diterimanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksikan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke lima bank Himbara. Dana ini sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia (BI) dan kini dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alokasi dana yang diterima masing-masing bank adalah Rp55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menerima Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan Rp10 triliun.
Baca Juga: Bank Mandiri Salurkan 63% dari Rp55 Triliun Likuiditas Pemerintah, ada Sektor EBT?
“Perkembangan ini cukup menggembirakan, dengan realisasi yang sudah cukup tinggi di berbagai bank. Bank Mandiri memimpin dengan 74%, diikuti oleh BRI dengan 62%, BNI 50%, BTN 19%, dan BSI 55%,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Setelah BNI, Purbaya Sidak Bank Mandiri: Mereka Lebih Siap
Febrio menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah ini bertujuan untuk memberikan likuiditas murah kepada perbankan. Diharapkan, dana tersebut dapat disalurkan sebagai kredit ke sektor riil, sehingga mendorong aktivitas ekonomi.
Lebih lanjut, Febrio menekankan bahwa dana kas pemerintah ini memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan cost of fund perbankan. Bunga yang diberikan setara dengan 80% dari suku bunga acuan BI, atau sekitar 3,8% mengingat BI Rate saat ini berada di level 4,75%.
Baca Juga: BRI dan Bank Mandiri Tawarkan Promo Bunga KPR Mulai 1,13%
“Dengan suku bunga kebijakan terakhir, dana ini menjadi lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan,” jelas Febrio. Ia berharap kebijakan ini dapat terus berlanjut dan meyakini bahwa likuiditas murah ini akan disalurkan ke kredit, bukan ke instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN).
Menurut Febrio, beberapa bank lain juga telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan injeksi likuiditas dari pemerintah. Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa saat ini sedang berlangsung diskusi dengan dua Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bank DKI (Bank Jakarta) dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim).
“Sudah ada permintaan dari beberapa bank lain untuk mendapatkan penempatan cash dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terlihat sederhana ini, yaitu memindahkan cash, memiliki dampak signifikan bagi pertumbuhan kredit. Kami berharap pertumbuhan kredit yang di bulan Agustus masih 7%, dapat meningkat menjadi 10% di akhir tahun ini,” pungkas Febrio.
Ringkasan
Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penyerapan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun oleh bank Himbara. Bank Mandiri mencatatkan penyerapan tertinggi, yaitu 74% dari alokasi yang diterimanya. Dana ini sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dan dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tujuan penempatan dana pemerintah adalah memberikan likuiditas murah kepada perbankan agar dapat disalurkan sebagai kredit ke sektor riil. Suku bunga dana ini lebih rendah dibandingkan cost of fund perbankan, yaitu setara 80% dari suku bunga acuan BI. Beberapa bank lain, termasuk Bank DKI dan Bank Jatim, juga telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan injeksi likuiditas dari pemerintah.
